HMI Kuningan Minta Tindak Tegas Pejabat Korup

KUNINGANMEDIA | Rabu, 26 Oktober 2011 19:51
Bagikan ke Facebook

JL.SILIWANGI : Puluhan mahasiswa, mengaku dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, mendatangi Kantor Bupati Kuningan jalan Siliwangi No.88 Kuningan, Rabu (26/10/2011).

Mereka berniat untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati H. Aang Hamid Suganda, namunbupati sedang melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan, akhirnya diterima Sekda Kuningan H.Yosep Setiawan di Aula Dispenda Kuningan.

Dikhawatirkan ada kericuhan, audiensi yang awalnya menggiring ke unjuk rasa tersebut dikawal beberapa petugas polisi dan Satpol PP. Akan tetapi, audiensi berjalan tertib. Dan mereka atas nama HMI, menyerahkan berkas kepada Sekda sebagai pernyataan sikap.
Dalam surat pernyataan itu, HMI memberi ‘warning’ kepada Bupati H. Aang Hamid Suganda.

HMI mendesak bupati segera menindak tegas pejabat yang korup, dan jika tidak bisa ditindaklanjuti, bupati dipinta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kami melihat, bupati dan aparat penegak hukum terkesan melindungi koruptor di birokrat Kuningan, dan telah terjadi suatu kesenjangan di aparatur pemerintahan. Untuk itu, Kami mendesak, Kuningan perlu diadakan reformasi birokrasi,” ujar Erwin, koordinator HMI di hadapan Sekda.

Dalam pernyataan sikap tersebut, HMI menuliskan beberapa permasalahan, diantarannya, bupati lemah kontrol kepada birokrat yang korup, pemberian program masyarakat yang tidak tepat sasaran, tingkat efesiensi, efektifitas dan profuktifitas yang belum optimal.

Pada kesempatan itu, HMI juga menyinggung masalah pengadaan mobil dinas dan anggaran untuk makan dan minum yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Anggaran tersebut diduga telah dimark-up, sehingga menghabiskan anggaran Kuningan dan HMI menilai hal itu telah menyita uang kesejahteraan yang seharusnya untuk masyarakat Kuningan.

Atas kondisi tersebut, HMI menuntut bupati untuk menindak tegas pejabat-pejabat yang korup, secepatnya melakukan reformasi birokrasi, tegakan supremasi hukum yang seadil-adilnya, kebijakan pemerintah daerah harus pro rakyat.

“Apabila bupati tidak merespon serta tidak bisa menindaklanjuti hal diatas, maka Bupati Kuningan harus mengundurkan diri dari jabatannya,” pinta Erwin mewakili HMI. (khazanah/kuninganmedia.com)*

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: