Empat Persyaratan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

KUNINGANMEDIA | Kamis, 01 November 2012 06:10
Bagikan ke Facebook

PENDOPO : Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan daerah sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Jawa Barat Abi Rusman Tjokronolo menyatakan, empat syarat  penting itu diantaranya  angka yang disajikan harus sesuai standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, taat terhadap perundang-undangan dan peraturan pemerintah, sesuai dengan sistem pemerintah, dan hal-hal yang dijelaskan ketika muncul pertanyaan dari BPK.

“Jika empat persyaratan ini sudah sesuai, maka berarti sudah adanya peningkatan akuntabilitas keuangan negara, dan upaya peningkatan akuntabilitas keuangan negara itu salah satunya melalui upaya peningkatan opini WDP ke WTP,” kata Abi Rusman, pada Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) di  Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (31/10/2012).
Menurt Abi Rusman, upaya peningkatan opini bukan sekadar tanggungjawab bupati dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), tapi harus dilakukan oleh semua SKPD yang berkomitmen untuk memperbaiki opini tersebut.

“Peran pimpinan SKPD disini sangat penting. Maka harus jeli, teliti dan sesuai aturan dalam masalah pengelolaan keuangan negara ini,” imbuhnya.  (jun/Khazanah/km)*

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: