Masih Ada Rekanan Yang Tak Patuh Aturan

KUNINGANMEDIA | Kamis, 26 Agustus 2010 07:44
Bagikan ke Facebook

PENDOPO : Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa di Kabupaten Kuningan yang dilelang hingga bulan Juli 2010 tercatat sebanyak 278 kegiatan. Pelelangan melalui elektronik dan manual dengan total dana sebesar Rp111.254.492.000,- yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Hal itu dikatakan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda, pada Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Program APBD Tahun 2010 bersama rekanan, di Aula Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (25/8/2010).

Bupati Aang meminta kepala SKPD maupun pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan agar mengacu DPA-SKPD yang telah disyahkan. Sementara untuk pengawas lapangan dapat menunjuk mereka yang telah mengikuti bimbingan teknis pengawas lapangan sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terjadi kesalahan.

Selain itu, berkewajiban untuk menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kepada bupati melalui bagian pembangunan paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

Tim pengendali program juga agar selalu mengadakan monitoring ke lapangan dan apabila dijumpai pekerjaan yang kurang baik, maka tim pengendali harus berani memberikan teguran/saran kepada unsur pelaksana. Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan.

pekerjaan di lapangan sesuai dengan bestek, gambar dan RAB yang telah disepakati pada waktu penandatangan kontrak serta ditunjang dengan administrasi fisik maupun keuangan.

“Dan juga dapat menugaskan pelaksana dilapangan yang mengerti terhadap fisik konstruksi dan apabila ada tim pengendali monitoring, pelaksana tersebut dapat menjawab pertanyaan tim dan memahami terhadap keadaan fisik dilapangan, “ungkapnya.

Menurut Kepala Bagian Pembangunan, Drs. Dadi Hariadi, MSi., kegiatan pelelangan sebanyak 278 ini, meliputi fisik kontruksi 40, fisik non kontruksi 40 dan 4 konsultan. Dari hasil monitoring dan evaluasi masih dijumpai adanya para pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dan masih banyak petugas di lapangan yang tidak konsisten pada aturan.

Pencapaian fisik tahap pertama rata-rata sudah mencapai 100 persen, tahap kedua 90 persen tahap ketiga 75 persen sedangkan tahap keempat baru mencapai 50 persen. Sehingga mencapai fisik keseluruhan rata-rata 79,28 persen.

“Hasil dari monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan penilaian terhadap kinerja rekanan,”kata Dadi. (KM-03)*

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: