YN Divonis Hukuman Penjara Satu Tahun Empat Bulan

KUNINGANMEDIA | Kamis, 22 Juli 2010 19:38
Bagikan ke Facebook

KUNINGAN : Setelah menjalani puluhan kali persidangan, terdakwa kasus korupsi dana penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2007, YN akhirnya divonis dengan hukuman penjara satu tahun empat bulan. Ter dakwa langsung mengajukan banding.

Pembacaan vonis berlangsung di Pengadilan Negeri Kuingan Kamis (22/7), oleh Ketua Majelis Hakim Halimah Pontoh S.H., M.H., dengan anggota R. Zaenal Arief S.H., dan Windy Ratnasari S.H., didampingi Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum YN. Terdakwa dijerat UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

YN dinilai telah merugikan negara senilai Rp 379 juta dari dana pendamping APBD sebesar Rp 608 juta. Bersama stafnya Ad, mereka menggunakan dana penunjang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

"Perlakuan terdakwa dilakukan secara bersama sesuai dakwaan subsider dengan penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 50 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Atau terdakwa diwajibkan membayar Rp 253 juta sebagai uang pengganti dalam waktu satu bulan. Kalau tidak memenuhi, maka harta milik terdakwa disita dan diikuti pidana sembilan bulan," papar Halimah dalam bacaann dakwaannya.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli, serta hasil pemeriksaan pedoman hukum DAK, dana DAK 2007 dikucurkan sebesar Rp 20,3 milyar dari APBN. Sesuai peraturan, bahwa DAK untuk rehab SD/MI tersebut harus disertai dengan dana pendamping atau dana penunjang dari APBD II sebesar 10 persen dari jumlah dana tersebut.

Sementara itu, Penasehat Hukum YN, Besoes kepada wartawan menjelaskan, alasan kliennya mengajukan banding karena dalam pembacaan sidang vonis, Majelis Hakim tidak membeberkan keterlibatan para pengambil kebijakan di Pemkab Kuningan.

"Padahal sejak pemanggilan saksi dan saksi ahli, ada pihak lainnya yang terlibat dan perlu pengusutan ataupun menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Tapi buktinya tidak ada, dan sekarang juga kami langsung menandatangani keberatan atau mengajukan banding," jelasnya.

Dugaan korupsi yang menyeret YN, menurutnya adalah korupsi berjamaah yang melibatkan para pengambil kebijakan. YN hanya menjadi korban para penguasa, dan mereka ingin berlindung dan mengelabui proses hukum. (KM-02)*

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: