Parpol dan Tim Kampanye Sudah Derahkan LPSDK ke KPU

KUNINGANMEDIA | Sabtu, 05 Januari 2019 19:08
Bagikan ke Facebook
KM
SN1546690499.jpg [Foto: ]

SEBANYAK 16 partai politik dan tim kampanye calon presiden-wakil presiden, peserta pemilu telah menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu sampai batas waktu sebelum pukul 18.00 WIB, Rabu (2/1/2018).

*Ini mengacu ketentuan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019," kata Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Fauzi.
Ia mengapresiasi semua parpol yang menyerahkan LPSDK sesuai jadwal yang ditentukan.

Proses penyerahan LPSDK dilakukan secara maraton oleh para peserta pemilu disaksikan langsung oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan, Abdul Jalil Hermawan dan Ondin Sutarman beserta beberapa orang staf Bawaslu.

Asep Fauzi mengatakan, pasca menerima LPSDK KPU wajib mengumumkannya di Website KPU Kuningan sejak Kamis 3 Januari 2019. Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut pengumuman LPSDK beserta lampirannya dapat diakses di www.kpu-kuningankab.go.id.

Menurutnya, LPSDK merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima partai politik dan pasangan calon yang dialokasikan untuk dana kampanye.
Sumber dana pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa berasal dari tiga pihak, yaitu pasangan calon itu sendiri, partai politik pengusung pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sementara, besaran dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur besarannya dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU Pemilu membatasi sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Adapun, sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar.

“Besaran pembatasan sumbangan dana kampanye itu, sama dengan batasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 331 ayat (1) dan (2).

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: