---

MENJELANG Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang digelar pada tanggal 27 Juni mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuningan diharapkan mampu menjaga netralitas sebagai ASN.

Sebagaimana dibacakan serta ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Drs. H. Dadang Supardan, M.Si., pada sela-sela acara Rapat Desk Pilkada di Ruang Linggajati Aula  Rapat Setda Kuningan, Rabu (11/4/2018), ada enam poin yang harus dipatuhi oleh ASN yaitu :

1.      Tidak memberikan dukungan kepada  calon kepala daerah  dan wakil kepala daerah  dengan cara menggunakan fasilitas  yang terkait kegiatan kampanye  pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

2.      Tidak memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait kegiatan kampanye pemilihan gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil bupati Kuningan.  

3.      Tidak membuat keputusan  atau tindakan  yang menguntungkan atau merugikan  salah satu pasangan calon  selama masa kampanye  sampai berakhirnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

4.      Tidak mengadakan kegiatan  yang mengarah kepada keberpihakan  terhadap pasangan calon  yang menjadi peserta Pilkada, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye sebagaimana  diatur dalam ketentuan  perturan perundang-undangan.

5.      Bberperan aktif menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan.

6.      Apabila tidak menaati atau melakukan pelanggaran  terhadap fakta integritas ini, maka bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin  sesuai peraturan perundang-undangan. 

Penandatangan fakta integritas disaksikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Kelembagaan Panwaskab Kuningan, Abdul Jalil Hermawan dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Hj. Heni Susilawati.