Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung (42)

KUNINGANMEDIA | Senin, 07 Agustus 2017 23:07
Bagikan ke Facebook

(4) Klasifikasi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk asli eksteriornya sma sekali tidak boleh diubah, namun ruang dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya.

(5) Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut. Pasal (107)

(1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105. (2) Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Identifikasi umur bangunan gedung sejarah kepemilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologinya serta nilai arkeologinya.

b. Dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan gedung serta lingkunganya. Paragraf 3 Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan

Pasal (108)

(1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindugi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan maka pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.

(3) Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan haknya haru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: