Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung (40)

KUNINGANMEDIA | Selasa, 16 Mei 2017 18:49
Bagikan ke Facebook

Pasal 103 (1). Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau daerah pada saat pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi dan/atau adanya laporan dari masyarakat.

(2). Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.

(3). Bangunan gedung dan lingkungannya sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian bangunan gedung dan hasil dengar pendapata public.

(4). Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan bupati atas usulan kepala dinas terkait untuk bangunan gedung dan lingkungannya yang memiliki nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berskala lkal atau setempat.

(5). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau secara berkala 5 (lima0 tahun sekali. (

(6). Bangunan gedung dan lingkungannya yang telah ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan atas usulan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat harus dengan sepengetahuan dari pemilik.

(7). Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada publik.

Informasi Layanan Masyarakat ini disampaikan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: