Peraturan daerah Tentang bangunan Gedung (37)

KUNINGANMEDIA | Ahad, 08 Januari 2017 21:52
Bagikan ke Facebook

Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan Gedung

(1) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi.

(3) Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam bentuk laporan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

(1) Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) maka pengadaan jasa pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan pelelangan, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

(2) Langkah pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung meliputi: a. Pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. b. Kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung. c. Kegiatan analisis dan evaluasi d. Kegiatan penyusunan laporan

(3) Hubungan antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja. (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah.Tulisan Sebelumnya

Tulisan Lain

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: