Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung (Bag 31)

KUNINGANMEDIA | Rabu, 15 Juni 2016 00:34
Bagikan ke Facebook

(4) Perencanaan terus menerus harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaiana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 82, kecuali Pasal 42, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82, sesuai dengan lokasi, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

(5) Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan kontruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau laporan perencanaan.

(6) Pengadaan jasa perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaui pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau sayembara.

(7) Hubungan kerja antara penyedia jasa perencanaan teknis dan pemilik bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.        

Pasal 85

(1)   Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung.

(2)   Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

(3)   Penilaian dokumen rencana teknis dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.    

(4)   Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaiana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dalam hal bangunan gedung tersebut untuk kepentingan umum.

(5)   Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung dan memperhatikan hasil dengar pendapat publik.

(6)   Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung, serta memperhatikan hasil dengar pendapat public.

(7)   Persetujuan dokumen rencana teknis diberikan terhadap rencana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk persetujuan tertulis oleh pejabat yang berwenang. Sebelumnya :http://kuninganmedia.com/buka/baca/1457686135

Layanan Masyarakat ini Disampaikan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kuningan

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: