Tim Pasangan Rochmat Akan Tempuh Jalur Hukum

Zoen Mahardika | Sabtu, 21 September 2013 09:50
Bagikan ke Facebook

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mf_title

Filename: modpublic/v_seratan.php

Line Number: 149

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: mf_fotografer

Filename: modpublic/v_seratan.php

Line Number: 149

KM
[Foto: ]

CIGUGUR, (KM) Saksi dan tim kmpanye  tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan menolak hasil penghitungan suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kuningan, di Kuningan Islamic Centre,  Jumat  (20/9/2013). Buktinya, mereka saksi tidak mau menandatangani berita acara hasiil penghtungan suara tersebut.

Bahkan, saksi-saksi tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni pasangan  nomor urut 1 H. Momon Rochmana (Rochmat), pasangan nomor urut 2 H. Kamdan dan Elit Nurlitasari serta pasangan Zaman, meninggalkan ruang rapat sebelum penghitungan suara dimulai. Hal itu setelah diketahui ada salah satu kotak suara tanpa format DA 1 berita acara  hasil rekapitulasi PPK.

."Kami menolak hasil penghitungan suara karena diduga ada keberpihakan panitia penyelenggra pilkada, adanya politik uang yang dilakukan alah satu paslon, terjadinya pelanggaran   secara terstruktur sistemik dan masif yang dilakukan salah satu paslon. Termasuk kejadian tadi ada kotak suara ketika dibuka tidak ada DA1," papar Saefudin, saksi dari pasangan Rochmat.

Di tempat terpisah, Ketua Tim pemenanagn pasangan Rochmat Yudi Budiana menyatakan, bahwa tim pasangan Rochmat menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, karena yakin banyak kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah itu.

Dalam pernyataan sikap di  di Aula DPD Partai Golkar Jumat (20/9/2013  malam Yudia Budiana memaparkan, bahwa sejak awal pihaknya telah mengingatkan banyak hal kepada penyelenggara Pilkada untuk tetap netral dan disiplin terhadap etika penyelenggaraan Pilkada.

"Adanya indikasi money politic (politki uang). pemanfaatan birokrasi secara terstruktur,sistematis, dan masif untuk pemenangan salah satu pasangan calon sungguh telah melukai birokrat yang dipaksa memilih tanpa pertimbangan nurani, menggerakan birokrasi untuk kepentingan politik telah melukai citra ingin netral dalam bekerja serta jauh dari keberpihakan politik karena mereka adalah pengayom masyarakat, milik masyarakat bukan milik kelompok dan golongan tertentu,"  papar Yudi.

Yudi meyakini proses keadilan bisa ditegakan, karena ada Mahkamah yang bisa menilai, menimbang sertab memutuskan jalan konstitusi dan lembaga peradilan lainnya. (Zoen)***
 

 
 

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: