Tempat Hiburan Mendapat Kritikan

KUNINGANMEDIA | Kamis, 26 Juli 2012 12:26
Bagikan ke Facebook

KOTA : :Tempat hiburan yang banyak berdiri di daerah wisata Kabupaten Kuningan
nampaknya harus tetap menjaga kearifan lokal, meskipun memang potensi
hiburan di Kuningan cukup menjanjikan dan bisa menggali pendapatan
yang cukup besar.

Kritikan tajam tentang kategori tempat hiburan pin terus muncul
hampir setiap ada tempat hiburan yang baru. Begitupula saat
penggodokan Raperda Kepariwisataan di DPRD, sejumlah elemen masyarakat
yang diundang cukup alot dalam perdebatannya, kendati memang mereka
akhirnya mengerti dan menyetujui raperda tersebut.
Sekretaris Dinas Badan Pelayanan Perijinan (BPPT), Yudi Nugraha, Rabu
(25/7), menjelaskan, dalam klausul ketegori hiburan dan rekreasi
disana dipertegas jika tempat hiburan dan rekreasi di Kuningan hanya
diperbolehkan menyediakan fasilitas karaoke. Sedangkan jika ada yang
menyediakan fasilitas seperti di klub malam (miras dan lainnya), maka
akan dikenakan sangsi.

“Ini melibatkan semua pihak, baik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Dispenda, Satpol PP. Sedangkan BPPT hanya mengeluarkan ijin. Untuk
Kuningan Kita tetap menjaga kearifan lokal dan sesuai aspirasi
masyarakat, maka tempat hiburan dan rekreasi hanya membolehkan ijin
karaoke,” paparnya.

Sementara, dalam Perda sebelumnya, justru ijin karaoke pun tidak ada.
Tempat hiburan di Kuningan tidak boleh menyediakan fasilitas karaoke
dan lainnya. Karena sejumlah elemen masyarakat berpandangan, jika
fasilitas karaoke itu menggiring kepada fasilitas yang lain seperti
dibarengi miras juga fasilitas perempuan.

Akan tetapi sebuah tempat wisata maka tidak terlepas dengan tempat
hiburan, rekreasi, termasuk kafe, klub malam dan sejenisnya. Apalagi
jika memanng ada tujuan untuk menggaet wisatawan luar. Elemen lainnya
pun berpandangan, wisata tidak akan maju jika tidak diiringi dengan
hal tersebut.

Terlepas dari semua itu, Kuningan masih bijak dalam menyikapinya.
Kendati memang potensi yang disebut tadi cukup menggiurkan dalam
pendapatan daerah. Apalagi di tahun ini, hampir semua jenis ijin
diberlakukan gratis, termasuk ijin pariwisata, maka pendapatan daerah
pun masih terus minim.

Yudi menambahkan, dalam Raperda itu pun adanya pencabutan Siupar
(Surat Ijin Usaha Pariwisata) dan diganti dengan TDUP (Tanda Daftar
Usaha Pariwisata). Maka saat ini, beberapa objek wisata yang baru
belum bisa menerima TDUP karena raperdanya belum disahkan.
(Khazanah/km)

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: