BPKP Tidak Menemukan Penyimpangan di PDAM Kuningan

KUNINGANMEDIA | Selasa, 29 Mei 2012 22:49
Bagikan ke Facebook

RE. MARTADINATA :  BPKP Perwakilan Jawa Barat telah mengaudit PDAM Tirta Kamuning, menyusul munculnya dugaan  penyalahgunaan dana hibah Australia yang sempat mencuat belakangan ini.

Hasilnya, BPKP Perwakilan Jawa Barat tidak menemukan adanya penyimpangan di Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD)  Kabupaten Kuningan itu.
“Memang BPKP beberapa minggu lalu telah mengaudit PDAM, keputusannya
telah turun. Hasil audit terhadap laporan keuangan,  kinerja dan audit
kepatuhan terhadap perundang-undangan atas pemeriksaan tahun buku 2010
dan 2011, tidak terdapat temuan penyimpangan tentang pelaksanaan
pengelolaan program hibah air minum,” papar Sekretaris Dewan Pengawas
(Dewas) PDAM, DR.Iman Sungkawa, didampingi anggota Dewas dan Kabag
Hubungan Pelanggan PDAM, Suarno.
Dia menjelaskan, turunnya hibah Australila berdasarkan kinerja yang terukur atas hasil pekerjaan pemasangan sambungan baru yang dicapai PDAM terpilih.

Dari 380 PDAM  di Indonesia, sambung Iman, untuk tahap pertama telah terpilih 23 PDAM yang memenuhi syarat, termasuk PDAM Tirta Kamuning Kuningan.

Kriteria untuk mendapatkan hibah tersebut, diantaranya, tidak
mempunyai tunggakan utang, mempunyai idle capacity (tersedia kapasitas
air untuk diditribusikan kepada pelanggan bau) dan mempunyai daftar
tunggu calon pelanggan.

Selain itu,  Pemkab Kuningan menyampaikan surat pernyataan minat
mengikuti program air minum dengan menyediakan dana penyertaan modal.

Sedangkan mengenai pungutan yang diisukan telah menyalahi aturan dan
pedoman dana hibah, kata Iman,  justru dalam buku pedoman
pengelolaan hibah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum RI, syarat dalam pencairan dana hibah, yaitu
harus disertai bukti pembayaran biaya pemasangan baru, bukti
pembayaran rekening air dua bulan, pendapat dari penerima manfaat
(MBR) dan hasil verifikasi konsultan independen.

“Dana hibah diberikan merupakan penggantian atas investasi yang telah
dilakukan Pemkab (PDAM) dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air
minum, dan tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan
sambungan rumah,” ujarnya. (Khazanah/kuningan)

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: