---

RE. MARTADIATA : Ratusan masa yang mengaku datang dari Majalengka, Cirebon, Indramayu dan Kuningan mendesak DPRD Kuningan mendukung secara tertulis atas wacana rencana pembentukan Provinsi Cirebon, Kamis (5/12/2012).

Mereka bersama Ketua Presedium Pembentukan Propinsi Cirebon (P3C) Pusat, Nana Sudiana, Ketua PD P3C Kuningan, Yayat Supriyatna diterima Ketua DPRD H. Acep Purnama, Wakil Ketua H. Toto Hartono dan beberapa perwakilan komisi untuk mengadakan audensi.

“Dukungan sudah ada dari Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kuningan sedang proses. Langkah yang dilakukan kami tetap normatif, sesuai dengan aturan PP 78 tahun 2007 dan proses yang lainnya dan tetap sesuai aturan,” kata Ketua P3C Pusat, Nana Sudiana.
.
Menurut Nana, pemekaran itu sendiri sudah ada aturannya, dan P3C tetap berupaya normatif, tapi jika substansinya politik, itu adalah urusan pemerintah pusat.
“Tapi ini harapan kami, pusat memberi perhatian. Andai pusat melihat kelayakannya, maka pusat mungkin akan mengabulkan. Kami pun terus berupaya ke propinsi, dan di daerah Kami tetap mengakomodir jangan sampai terputus dan akan terus mensosialisasikannya kepada masyarakat,” paparnya.

Pertimbangan Propinsi Cirebon, menurutnya benar-benar sudah matang. Itu adalah sesuai dengan pertimbangan dari sisi kalkulasi SDM, finansial, potensi dan seterusnya yang memang jika dimekarkan akan menguntungkan masyarakat di wilayah Cirebon.
Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan dari beberapa ormas mendesak Ketua DPRD segera menyetujuinya secara tertulis, dan tidak sekedar lisan.

Termasuk kepastian waktu pembahasan, mereka meminta segera dilakukan dalam waktu secepat mungkin. Menindaklanjutinya bersama dengan Bupati Kuningan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD H. Acep Purnama berjanji, pada bulan Januari akan segera mengambil langkah pembahasan bersama anggotanya, dan kalau diperlukan akan segera dibentuk Pansus.

Pihaknya mengerti dengan keinginan tersebut, dan pihaknya tetap akan mendukung jika memang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat.

“Pokoknya di bulan ini juga langsung akan dibahas. Kami minta ini tidak sekadar di lakukan di Kuningan, tapi dukungan harus pula bersama daerah lainnya, supaya kuat. Kami akan segera membahasnya dan target di tahun ini harus sudah ada kesimpulan, sekalipun memang keputusan pemekaran propinsi ini, tetap berada di tangan pemerintah pusat,” jelas Acep. (Khazanah/kuninganmedia.com)*