Pelaku PNPM Perdesaan Perlu Kepastian Hukum

KUNINGANMEDIA | Jum'at, 18 November 2011 18:01
Bagikan ke Facebook

CILIMUS : Hukum memegang peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara. Semua aspek penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.  Penempatan hukum sebagai ketentuan tertinggi diharapakan mampu  mengayomi dan melindungi semua kepentingan masyarakat.

“Salah satu aspek penguatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kemampuan masyarakat untuk memahami aspek hukum dan pengawasan berbasis masyarakat,” kata Wakil Bupati Kuningan, H. Momon Rochmana, saat membuka Pelatihan Community Based  Monitoring (CBM) dan Advokasi Hukum Kegiatan Ruang Belajar  Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kuningan, di Hotel Ayong, kawasan Linggajati Cilimus,  Kamis (17/11/2011).

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan, lanjut dia, para pelakunya sangat membutuhkan kemampuan bidang hukum karena tahapan pelaksanaanya diantaranya terkait dengan pembuatan dokumen perjanjian.

Pelatihan CBM dan Advokasi Hukum dan Ruang Belajar Masyarakat  merupakan bentuk penguatan sumber daya manusia terutama bagi pelaku PNPM Mandiri pedesaan di Kabupaten Kuningan dalam menyikapi permasalahan yang berkembang khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat

“Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh unit pengelola kegiatan (UPK) maupun pelaku lainnya membutuhkan kepastian hukum, sehingga pengetahuan mengenai proses hukum sangat diperlukan,”

Dia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut Pelaku PNPM Madiri Perdesaan mampu  memiliki pengetahuan baru mengenai bidang hukum dan pengawasan berbasis masyarakat  sehingga asyarakat memahami peran dan kedudukannya dalam melaksankan pengawasan maupun penyelenggaraan bidang hukum. (jun/kuninganmedia.com)*

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: