Dana Hibah Menjadi Sorotan

KUNINGANMEDIA | Rabu, 09 November 2011 17:00
Bagikan ke Facebook

[caption id="attachment_6934" align="alignleft" width="200" caption="ilustrasi"][/caption]

RE. MARTADINATA : Selama ini, bantuan sosial dan bantuan hibah sering menjadi sorotan
media masa karena disinyalir rawan penyelewengan dan menjadi bahan penyelidikan penegak hukum. Karena hal tersebut, pemerintah pusat
mengharuskan daerah membuat peraturan kepala daerah (Perkada).

“Ini sesuai kajian KPK. Begitu pula dalam monitoring dan evaluasi
bantuan hibah dan bantuan sosial dilakukan langsung oleh KPK.

Sementara, yang berhak mendapat bantuan hibah dan sosial itu berbeda.
Kalau hibah bisa diperuntukan bagi pemerintah daerah, perusahaan
daerah, masyarakat dan ormas. Sementara, kalau bantuan sosial untuk
individu, masyarakat atau kelompok yang kemungkinan bisa terjadinya
resiko sosial,” papar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kuningan, Andi SH.
Untuk itu dalam peraturan baru No. 32 tahun 2011 tentang pedoman
bantuan hibah dan bantuan sosial, kedua item itu harus dipayungi oleh
peraturan kepala daerah (Perkada).

Saat ini pemerintah telah menetapkan, hibah bisa diperuntukan bagi organisasi profesional
olahraga, dalam hal ini Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Melalui peraturan baru tersebut.

Andi berharap, kedepan kajian APBD lebih cermat, tepat waktu dan tepat sasaran. Begitupula dalam alokasi dana hibah dan bantuan sosial, benar-benar bisa dirasakan oleh
masyarakat menengah kebawah. (khazanah/kuninganmedia.com)

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: