Pemerintah Pusat Harus Bijak Menyikapi Kondisi Keuangan Pemkab Kuningan

KUNINGANMEDIA | Senin, 10 Oktober 2011 16:51
Bagikan ke Facebook

RE.MARTADINATA :Masalah pinjaman Pemkab Kuningan sebesar Rp 20 miliar kepada Bank BJB yan gpengajuannya ditolak oleh Depdagri, nampaknya bukan hanya menjadi keresahan eksekutif. Hal itu dirasakan pula oleh legislatif.

Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, menggelar rapat tertutup dan cukup alot dalam membahas penolakan ajuan pinjaman tersebut.

“Kita juga harus membantu pemerintah untuk mencari solusi dalam menutupi kebutuhan tersebut. Karena hak PNS mutlak harus dipenuhi. Kami menyarankan eksekutif harus terus berkoordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Depdagri,” jelas Ketua DPRD, H. Acep Purnama.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih bijak dalam menyikapi kondisi keuangan daerah yang sedang defisit. Kuningan merupakan salah satu daerah yang kondisi APBDnya sangat kecil. Wajar jika dalam perubahan APBD 2011 kali ini, Kuningan mengajukan perubahan cukup besar dan mencari solusi dengan meminjam ke Bank Jabar Banten (BJB).

Kalau tidak menyetujui, hendaknya Kementrian Keuangan meningkatkan pagu anggaran dana bagi hasil pajak dan bukan pajak-nya. Jangan menyamakan Kuningan dengan daerah-daerah lainnya yang memiliki cukup banyak PAD. (kh/kuninganmedia.com)*

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: