---

ANCARAN : Komisi C DPRD Kaupaten Kuningan mendesak pihak pemerintah agar mencantumkan usia ekonomis terhadap infrastruktur terutama bangunan yang bersumber dari pemerintah karena kualitasnya saat ini dirgaukan.

“Setelah Kami turun ke lapangan  mendapatkan beberapa sampel yang mengarah terhadap kualitas infrastruktur yang kekuatan bangunannya diragukan. Bahkan ada sekolah yang baru tiga tahun dibangun sudah ambruk. 

Untuk itu, kami mendesak pemerintah, dalam hal ini pengusaha (pemborong) harus memberikan papan nama atau prasasti atas usia ekonomis bangunan tersebut,” papar Ketua Komisi C, Rana Suparman, didampingi anggota HE Suwandy dan Udit, Selasa (22/2).

Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat Komisi atas kondisi infrastruktur di Kuningan tersebut, diantaranya, menyelamatkan uang rakyat, efesiensi anggaran terhadap rencana dan setelah selesai dibangun serta usia ekonomis yang menjadi ukuran terhadap kualitas suatu bangunan.

“Mereka sebenarnya sangat paham terhadap rencana anggaran dan dampak terhadap kualitasnya itu. Tapi beban moril diantara mereka belum ada dan mengenyampingkan usia bangunan,” ujarnya.

Ditambahkan HE Suwandy, yang harus ditanamkan kepada pemerintah/pelaksana (Dinas Cipta Karya, Bina Marga dan pemborong) yaitu beban moral dalam melaksanakan amanah anggaran infrastruktur. Kalau penjajah Belanda saja mampu memperhatikan kualitas bangunan di negeri yang dijajah hingga setengah abad, kenapa pribuminya sendiri tidak memperhatikan kualitas. “Apalagi bangunan yang sangat baru ini, kualitasnya diragukan,” tandasnya.

Bangunan sekolah misalnya pondasi dan kekuatan baja ringannya diragukan, ada diantaranya yang sudah ambruk dan temboknya retak-retak. Begitupula bangunan DPRD yang baru direhab beberapa bulan ternyata ada sebagian atapnya yang sudah bocor dan bagian lainnya yang rusak. (KM-02)