BPPT Kuningan Siap Berikan Pelayanan Prima

KUNINGANMEDIA | Jum'at, 18 Februari 2011 18:11
Bagikan ke Facebook

KUNINGAN : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan, terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengurus segala bentuk perijinan usaha.

“Kami siap memberikan kemudahan dalam mengurus perijinan, namun tetap berpegang pada prosedur dan peraturan yang sudah ditentukan,” kata Kepala BPPT Kabupaten Kuningan, H. Jajat Sudrajat, saat rapat bersama instansi terkait guna membahas rencana pembangunan salah satu rumah makan di kawasan Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus, di Aula BPPT, Jumat (18/2/2011).

Pembangunan rumah makan di jalan Cirebon – Kuningan, tepatnya di perbatasan Desa Bandorasa Wetan Cilimus dan Desa Manis Lor Jalaksana belum mengantongi ijin dari Pemkab Kuningan. Tapi kegiatan pembangunan dengan menggunakan alat berat sudah sudah dimulai. Itu sebabnya BPPT mengundang pihak pengusaha bersama instansi guna membahas persoalan tersebut.

Selain menghadirkan unsur dinas terkait diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Badan Pertamanan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, juga pihak pengusaha dan Pemerintahan Desa Bandoorasa Wetan serta Pemerintahan Kecamatan Cilimus.

Menurut Jajat, semua instansi terkait harus pro aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus rekomendasi perijinan. Kendati dalam hal penerbitan surat perijinan satu pintu yakni BPPT, namun tetap sebagai acuan surat rekomendasi dari masing-masing dinas instansi tersebut.

“Surat perijinan bisa diproses jika sudah ada rekomendasi dari masing-masing instansi, karena memerlukan kajian dinas instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” jelas dia.

Jajat menjelaskan, untuk mempermudah proses kajian rekomendasi dari masing-masing instansi, pihaknya sengaja menggelar rapat bersama untuk menentukan batas waktu proses rekomendasi masing-masing intsansi.

“Kami beri batas waktu 10 hari kepada instansi terkait untuk menentukan boleh dibangun atau tidaknya rumah makan di Bandorasa Wetan. Jadi pengusaha tidak harus mondar mandir, tapi jika perlu bantuan mohon diarahkan sebab batas waktu penerbitan perijinnan 15 hari dari sekarang,” paparnya. (KM-02)*

.

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: