BPHTB Akan Dikelola Daerah

KUNINGANMEDIA | Senin, 13 Desember 2010 18:32
Bagikan ke Facebook

KUNINGAN : Mulai 2011 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diserahkan sepenuhnya kepada daerah, sedangkan potensi BPHTB di Kuningan sendiri sangat kecil dan nampaknya sulit untuk mengejar perolehan besar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Drs. Asep Taufiqurohman M.Si., melalui Kabid Penagihan dan Perimbangan Keuangan, Drs. Laksono kepada kuninganmedia.com menjelaskan, dari 33 kecamatan, yang potensi adanya transaksi jual beli dan bisa dipungut BPHTB-nya hanya di enam kecamatan, diantaranya Kecamatan Kuningan, Cigugur, Jalaksana, Cilimus, Luragung dan Ciawigebang.

Itu pun kalau yang terjaringnya diatas Rp 60 juta, sedangkan yang bertransaksi di bawah Rp 60 juta tidak dikenakan BPHTB. Sementara potensi yang melakukan transaksi diatas Rp 60 juta sangat minim dan hanya mengandalkan di Kecamatan Kuningan. Kecamatan-kecamatan lainnya belum bisa digali potensinya, apalagi sebagian besar wilayah Kuningan masih termasuk desa kecil.

“Tapi ini sudah menjadi keputusan pusat, konsekwensinya Kuningan mau tidak mau, rugi tidak rugi harus siap dan harus dijalankan. Meskipun awalnya Kuningan sempat menyampaikan protes dan keberatan, tetap saja pusat melimpahkan kewenangan tersebut ke daerah dan daerah yang PADnya kecil yang sangat merasa rugi,” ujar Laksono. (KM-02)

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: