AKAR Minta Pemkab dan BTNGC Duduk Satu Meja

KUNINGANMEDIA | Selasa, 01 Juni 2010 08:56
Bagikan ke Facebook

CIGUGUR : LSM Aktifitas Anak Rimba (Akar) Kuningan meminta Pemkab Kuningan dan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) duduk satu meja mencarikan solusi komprehensif seputar rencana penutupan lahan sayur di kawasan TNGC, tepatnya di seputar Palutungan Cigugur.

“Kami pikir, penutupan lahan sayur dengan merubah alih profesi kepada penggarapnya itu tidak akan selesai-selesai dan akan selalu memunculkan polemik baru. Seharusnya, Pemkab dan BTNGC itu duduk satu meja dan segera mencarikan solusinya, dan harus solusi komprehensif (semua terlibat),” jelas Ketua LSM Akar, Avo Juhartono saat menyikapi rencana penutupan lahan sayur kepada kuninganmedia.com, belum lama ini.

Dikatakannya, rencana penutupan tersebut sebenarnya telah digulirkan sejak tahun 2006. Namun karena pemerintah tidak memberikan solusi secapatnya, yakni dengan memberikan pekerjaan baru baik dengan beternak, membuka lembah madu dan lainnya, maka masyarakat sekitar hutan pun dipastikan kembali menggarap sayuran.

“Ini kaitannya dengan masalah urusan perut lho. Kalau mereka dibiarkan nganggur tanpa diberi pekerjaan baru, mau berpenghasilan apa mereka?, sedangkan mereka punya tanggungan keluarga. Apalagi dengan menggarap lahan sayur di Palutungan itu memang cukup menjanjikan dan satu-satunya mata pencaharian mereka,” paparnya.

Pada dasarnya penggarap lahan yang berjumlah sekitar 400 warga (Kuningan dan Majalengka) dan LSM Akar setuju dengan penutupan lahan sayur tersebut, karena memang di lahan sayuran seluas 2.000 hektare-an itu untuk zona tanaman endemik. Yang disesalkan, pemerintah tidak memberikan solusinya, malah hanya berambisi untuk menutup lahannya saja.

Selama kurun waktu empat tahun itu, menurut Akar, BTNGC dan Pemkab Kuningan tidak duduk satu meja dalam memecahkan permasalahan masyarakat itu. “Memang itu sudah beralih ke BTNGC, tapi Pemkab tetap mendapat porsi terbesar dalam urusan membina penggarap. Pemkab punya SKPD banyak, disana ada Dishutbun, Dinas Pertanian dan Disparbud yang berkaitan semua terhadap kawasan itu. Maka mereka harus duduk satu meja dengan BTNGC sama-sama mencarikan solusi, menyelamatkan penggarap dan hutannya,” tutur Avo.

(KM-03

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: