Kasus Bendahara UPTD Pasawahan Sebagai Shock Therapy

KUNINGANMEDIA | Senin, 17 Mei 2010 15:01
Bagikan ke Facebook

SUKAMULYA : Menyikapi terungkapnya manipulasi data pegawai dan gaji oleh bendahara pembantu pengeluaran UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan Kuningan, WT (49), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kuningan .H.Dadang Supardan, menjadikannya satu hikmah yang sangat berarti dan sebagai shocktherapy bagi seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Kuningan.

"Yang membuka adalah Disdikpora sendiri, berawal dari kecurigaan kami terhadap data pegawai dan gaji yang diajukan oleh Bendahara UPTD Pasawahan. Kami tidak ingin ini menjadi boomerang, maka setelah cukup bukti, Disdik langsung melaporkannya ke pihak kepolisian," papar H. Dadang.

Dikatakannya, hikmah yang dapat diambil dari kasus tersebut, Disdikpora bisa lebih memperketat pengawasan terutama dalam keuangan, lebih meningkatkan kualitas sistem yang telah berjalan. Tidak sekedar bagi lingkup Disdikpora saja, tapi bagi seluruh SKPD yang ada di Kuningan supaya bisa lebih cermat dalam setiap pendataan, terutama pendataan untuk keperluan pengeluaran anggaran.

Pihaknya juga saat ini telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tipikor dan Inspektorat Wilayah dalam mengaudit WT, pasalnya tersangka diduga memanipulasi data pegawai dan gaji tersebut sudah berlangsung cukup lama, dibawah tahun 2007.

Sedangkan yang dilaporkan ke pihak Polres Kuningan, yaitu manipulasi data sejak Januari 2009 sampai dengan Maret 2010 dengan nilai kerugian sebesar Rp 834 juta. Saat beraksi, pelaku mengajukan rekapitulasi SPP gaji dengan memanipulasi data pegawai dan uang gaji yang tidak sesuai keadaan. Tandatangan Kepala UPTD dalam SPP gaji yang dikirim ke Subag Keuangan Disdikpora dipalsukan, sedangkan SPP gaji yang sesuai dengan sebenarnya ditandatangani oleh pelaku dan tandatangan kepala UPTD dihilangkan pelaku.

(KM-02)

Komentar (1)

Emod
Melihat kasus ini sangat miris rasanya, bagaimana tidak, fraud yang dilakukan oleh bendagara UPTD tersebut telah berlangsung cukup lama dan baru tersentuh sekarang. Kemana saja inspektorat selama ini, tentunya audit yang dilakukan tiap tahun seharusnya bisa mengendus perilaku kecurangan tersebut. Bukan maksud menyalahkan salah satu pihak, akan tetapi kasus seperti ini sudah sepantasnya jadi instrospeksi bagi berbagai instansi yang terkait agar dimasa mendatang tidak terjadi kembali hal serupa.

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: